Masa Depan Pendidikan Usai Pemangkasan Anggaran

Setelah melihat sendiri proses penutupan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada akhir Desember 2024, Presiden Prabowo Subianto langsung memerintahkan Prasetyo Hadi berkantor di Kementerian Keuangan. Menteri Sekretaris Negara itu diminta berkantor selama 10 hari di Kemenkeu untuk menyisir anggaran 2025 yang dapat diefisienkan dari berbagai kementerian/lembaga.

“Dari sana, diperolehlah beberapa profil seperti di tabel efisiensi seperti yang ada di surat edaran (SE) Menteri Keuangan itu,” tutur salah seorang pejabat di Kabinet Merah-Putih kepada reporter detikX pekan lalu.

SE yang dimaksud merujuk pada SE Menkeu Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja K/L, yang diterbitkan Sri Mulyani pada 24 Januari 2025. Dalam surat tersebut, Bendahara Negara ini memerintahkan kepada para menteri beserta kepala lembaga melakukan reviu anggaran di instansi masing-masing.

Ada total 16 pos anggaran yang diminta diketatkan. Pos anggaran tersebut alat tulis kantor, kegiatan seremonial, rapat dan sejenisnya, kajian, bimbingan teknis dan pendidikan-latihan, honor profesi, percetakan dan suvenir, sewa gedung dan fasilitas kantor, jasa konsultan, bantuan pemerintah, pemeliharaan dan perawatan, perjalanan dinas, peralatan dan mesin, infrastruktur, serta belanja lainnya. Jumlah pemangkasan bervariasi, mulai 10,2 persen hingga 90 persen. Terkecil anggaran pemeliharaan dan perawatan. Terbesar anggaran untuk kegiatan seremonial.

Pemangkasan dilakukan pada 136 dari total 152 K/L dengan target efisiensi Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp 50,5 triliun. Sehingga secara total, anggaran penghematan pada awal 2025 mencapai Rp 306 triliun.

Sri Mulyani mengatakan penghematan anggaran ini dilakukan untuk membiayai program-program prioritas pemerintah, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG). “Pentingnya efisiensi belanja dan fokus penggunaan anggaran K/L dan daerah untuk mendukung prioritas nasional. Dukungan investasi hilirisasi untuk memperkuat perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” tutur mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini pada Jumat, 24 Januari 2025.

detikX sudah menghubungi Prasetyo Hadi dan Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatawarta melalui telepon dan pesan singkat untuk meminta konfirmasi. Namun, sampai artikel ini ditayangkan, keduanya belum menjawab permohonan wawancara. Isa sekarang berstatus tersangka dalam kasus Jiwasraya.

Anggota tim ekonomi Prabowo-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024, Dradjad Hari Wibowo, mengatakan pemangkasan anggaran kementerian/anggaran memang sudah menjadi agenda Prabowo sejak menjabat presiden. Prabowo, kata Dradjad, sudah mengetahui pos-pos anggaran mana saja yang tidak tepat sasaran APBN 2025.

“Jadi sejak awal memang hal tersebut harus dipangkas,” tulis Dradjad melalui pesan singkat.

Hal serupa disampaikan adik kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, dalam acara CNBC Indonesia ESG Sustainability Forum 2025 pekan lalu. Hashim menuturkan pemangkasan anggaran harus dilakukan lantaran ada beberapa program yang tidak tepat sasaran dalam APBN 2025.

Program-program konyol, begitu Hashim menyebutnya, ditemukan sendiri oleh Prabowo setelah memelototi sendiri alokasi APBN hingga elemen terkecil selama beberapa pekan. Meski begitu, Hashim enggan menyebutkan apa program konyol yang dimaksud. “Itu dihapus. Dipangkas. Nanti bisa saya cerita ke Pak CT (Chairul Tanjung),” kata Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi ini.

Sinyal pemangkasan anggaran memang sudah disampaikan Prabowo saat dilantik sebagai presiden pada 23 Oktober 2024. Dalam pidatonya, Prabowo mengingatkan kepada jajaran kabinetnya untuk menghapus kegiatan-kegiatan seremonial dan perjalanan dinas yang tidak esensial.

Pesan itu terus disampaikan Prabowo dalam beberapa kesempatan, termasuk saat melakukan kunjungan kerja ke Kupang, Nusa Tenggara Timur, akhir tahun lalu. Dalam kunker itu, Prabowo mengaku sudah memerintahkan semua kementerian untuk meninjau ulang belanja perjalanan dinas di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2024. Hasilnya, kata Prabowo, didapatkan penghematan sekitar 50 persen dengan total anggaran sekitar Rp 15 triliun dari pemangkasan perjalanan dinas tersebut.

Untuk menambah penghematan ini, Prabowo lantas menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN. Inpres itulah yang kemudian ditindaklanjuti Sri Mulyani dengan menerbitkan SE soal efisiensi anggaran.

Yang disayangkan, efisiensi ini juga menyasar pada sejumlah kementerian yang berdampak langsung pada masyarakat. Dua di antaranya kementerian yang membidangi ranah pendidikan, yakni Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Apalagi pemangkasan di dua kementerian itu terbilang cukup besar. Kemendikti-Saintek Rp 22,54 triliun dan Kemendikdasmen Rp 8,04 triliun.

Ada kekhawatiran efisiensi anggaran tersebut dapat menghambat program-program prioritas pendidikan yang sudah atau akan berjalan. Kekhawatiran ini juga yang dirasakan seorang pejabat eselon I di Kemendikti-Saintek.

Pejabat yang tidak mau disebutkan namanya ini mengatakan Kemendikti-Saintek sudah menyisir anggaran sepanjang pekan lalu. Kesimpulannya, kata sumber ini, pemangkasan anggaran Rp 22,54 triliun masih terlalu besar.

Dari pagu Rp 57,68 triliun, Kemendikti-Saintek hanya bisa menghemat maksimal Rp 15 triliun. Itu pun sudah dengan risiko pengurangan kuota untuk sejumlah program yang kini sedang berjalan, salah satunya program Kampus Merdeka.

“Dipangkas sepertiganya atau sekitar 30 persenlah,” ungkap sumber ini.

Apabila pemerintah memaksakan pemangkasan tetap Rp 22,54 triliun, sambung sumber ini, program-program lain juga berpotensi terdampak. Misalnya program penguatan pendidikan tinggi vokasi, peningkatan mutu perguruan tinggi, peningkatan angka kasar sekolah, dan beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K).

Sebab, sebagian besar anggaran Kemendikti-Saintek tahun ini sudah dialokasikan untuk gaji ASN Rp 15 triliun dan tunjangan kinerja Rp 2,5 triliun. Belum ditambah lagi jika Kemendikti-Saintek harus memenuhi tuntutan dosen perguruan tinggi negeri (PTN) yang meminta agar tukin mereka selama lima tahun terakhir juga dicairkan tahun ini.

Dengan gaji, tukin, dan efisiensi saja, anggaran Kemendikti-Saintek hanya tersisa Rp 17,76 triliun. Sekitar Rp 7,76 triliun dari rupiah murni. Sisanya dari dana hibah.

“Multiplier effect-nya besar. Ada yang mungkin putus sekolah, mutu pendidikan yang tidak meningkat, dan tingkat pelayanan berkurang,” ungkap sumber ini.

Sekretaris Jenderal Kemendikti-Saintek Togar Mangihut Simatupang mengakui kementeriannya memang sudah menyisir anggaran yang dapat diefisienkan pada pekan lalu. Meski begitu, Togar enggan membeberkan secara detail pos mana saja yang akan dipangkas.

Togar hanya mengatakan kementeriannya sudah meminta semua direktorat di Kemendikti-Saintek dan 125 PTN mengkaji ulang anggaran 2025. Efisiensi itu dilakukan untuk mendukung program-program prioritas Indonesia yang sudah tertuang dalam visi-misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

“Kami melihat ini hal yang positif saja. Yang di mana kita lagi mau bangkit. Ada impian besar dan narasi besar. Kita juga harus bisa secara bijak dan secara efektif untuk mendukung itu,” ungkap Togar kepada detikX melalui sambungan telepon pekan lalu.

Di sisi lain, kekhawatiran di Kemendikti-Saintek itu tidak tampak di Kemendikdasmen. Mendikdasmen Abdul Mu’ti berulang kali tampak tenang-tenang saja dengan adanya pemangkasan anggaran tersebut. Pemangkasan, kata Abdul Mu’ti, hanya akan berdampak terhadap kegiatan-kegiatan operasional non-esensial di kementeriannya, seperti perjalanan dinas, acara-acara seremonial, dan paket-paket pertemuan.

Sementara itu, pelayanan pendidikan akan tetap berjalan normal. “Pelayanan pendidikan akan tetap terlaksana dengan baik. Kami sudah melakukan penyesuaian kegiatan sesuai anggaran yang baru,” pungkas menteri yang juga menjabat Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini kepada detikX.