Koperasi Ojol Indonesia: Solusi Adil Pengemudi Ojek Online

Jakarta -

Ojek online telah menjadi bagian tak terpisahkan dari ekosistem ekonomi Indonesia. Sejak kemunculannya, layanan transportasi berbasis aplikasi ini telah memberikan dampak signifikan bagi mobilitas masyarakat, menciptakan lapangan kerja baru, serta mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tidak sedikit UMKM yang berkembang karena keberadaan ojek online, yang memudahkan pengiriman barang, menjangkau pelanggan lebih luas, dan mengoptimalkan layanan tanpa harus memiliki armada sendiri.

Namun, kesejahteraan para pengemudi ojek online masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Ketidakadilan dalam pembagian keuntungan, kurangnya perlindungan kerja, serta posisi pengemudi yang dianggap sebagai "mitra" tetapi dalam praktiknya lebih menyerupai pekerja tanpa hak yang setara, menimbulkan ketidakpuasan yang semakin besar. Demonstrasi besar-besaran (20 Mei 2025) yang dilakukan oleh 20.000-an pengemudi ojek online untuk menuntut regulasi yang lebih adil serta perlakuan lebih baik dari perusahaan aplikator mencerminkan urgensi permasalahan ini. Dalam mencari solusi yang lebih berkelanjutan pembentukan Koperasi Ojol Indonesia layak untuk dipertimbangkan.

Kontribusi dan Dilema Kesejahteraan Pengemudi
Ojek online telah menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia, khususnya bagi sektor UMKM. Mereka membuka akses pasar yang lebih luas dan efisien, memungkinkan UMKM menjangkau pelanggan tanpa perlu infrastruktur logistik sendiri. Kemudahan pemesanan dan pengiriman cepat turut mendongkrak volume penjualan berbagai usaha, dari kuliner rumahan hingga toko kecil, menjadikan pengemudi ojol bukan sekadar penyedia transportasi, melainkan roda penggerak vital bagi ekonomi UMKM. Selain itu, industri ini menciptakan jutaan lapangan kerja, menyerap tenaga kerja informal, dan secara signifikan berkontribusi pada PDB nasional (60,5% dari UMKM) serta menekan angka pengangguran, menunjukkan peran pentingnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun, di balik kontribusi besar ini, kesejahteraan pengemudi ojek online masih menjadi permasalahan krusial. Sistem pembagian keuntungan yang tidak adil dan cenderung menguntungkan aplikator, serta status "mitra" yang meniadakan perlindungan kerja layak, menjadi keluhan utama. Pengemudi harus menanggung sendiri biaya operasional, risiko kecelakaan, dan minimnya dukungan dari perusahaan. Insentif yang terus menurun, tarif aplikasi yang tidak seimbang, dan bantuan yang minim (misalnya, hanya Rp50.000 saat Idul Fitri) memperparah kondisi finansial mereka.

Akar masalahnya terletak pada praktik pemotongan tarif yang melampaui batas wajar, bahkan mencapai 50-70% dari tarif pelanggan, jauh di atas batas maksimal 20% yang diatur pemerintah. Sebagai contoh, pengemudi bisa hanya menerima Rp5.200 dari tarif Rp18.000. Praktik ini menunjukkan eksploitasi yang merugikan pengemudi, yang harus bekerja lebih lama dengan penghasilan menurun, sementara biaya operasional terus meningkat.

Kurangnya transparansi dalam penentuan tarif juga menjadi keluhan serius. Pengemudi merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, sehingga aplikator memiliki otoritas penuh. Ketidakpastian dan kurangnya kendali atas tarif ini menciptakan rasa tidak aman dan ketidakadilan yang berdampak pada kualitas hidup dan motivasi kerja pengemudi, mendorong tuntutan akan regulasi yang lebih adil dan perlakuan yang lebih baik.

Koperasi Ojek Online: Solusi yang Berdaya
Dalam konteks permasalahan yang kompleks dan multidimensi ini, pendirian koperasi ojek online bisa menjadi solusi alternatif yang menjanjikan untuk menjamin kesejahteraan para pengemudi secara lebih holistik dan berkelanjutan. Dengan mengadopsi sistem koperasi, para pengemudi tidak lagi hanya berstatus sebagai "mitra" yang rentan, melainkan bertransformasi menjadi anggota sekaligus pemilik dari koperasi itu sendiri. Sebagai pemilik, mereka memiliki hak suara yang setara dalam setiap proses pengambilan keputusan strategis, termasuk dalam hal penetapan sistem bagi hasil yang adil dan transparan, pengelolaan keuntungan koperasi, serta penentuan kebijakan operasional yang memengaruhi langsung pekerjaan mereka sehari-hari.

Model koperasi yang didasarkan pada prinsip kekeluargaan dan gotong royong memberikan para pengemudi kontrol yang jauh lebih besar terhadap kebijakan-kebijakan yang secara langsung memengaruhi mata pencaharian mereka. Berbeda dengan perusahaan aplikator yang pada dasarnya berorientasi pada maksimalisasi keuntungan korporasi bagi para pemegang saham, koperasi memiliki fokus utama pada kesejahteraan anggotanya. Sistem pembagian keuntungan dalam koperasi dapat dirancang secara lebih adil dan proporsional, memastikan bahwa setiap pengemudi merasa dihargai dan mendapatkan imbalan yang sepadan dengan usaha, waktu, dan risiko yang mereka hadapi di jalanan.

Lebih jauh lagi, koperasi memiliki potensi untuk menyediakan berbagai fasilitas dan layanan yang sangat dibutuhkan oleh para pengemudi, seperti program asuransi kerja yang komprehensif untuk melindungi mereka dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja, program tabungan yang terstruktur untuk membantu mereka merencanakan masa depan finansial yang lebih aman, serta mekanisme bantuan dana darurat yang dapat diakses oleh anggota koperasi yang mengalami kesulitan ekonomi akibat situasi tak terduga. Dengan mengadopsi model bisnis yang lebih inklusif dan berorientasi pada anggota, koperasi dapat menjadi solusi nyata bagi para pengemudi ojek online agar mereka dapat bekerja dengan rasa aman, tenang, dan lebih produktif, tanpa terus dihantui oleh ketidakpastian dan ketidakadilan.

Tantangan dan Langkah Strategis
Meskipun konsep koperasi terdengar ideal, ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam mewujudkannya: Pertama, Pendanaan Awal. Untuk memulai koperasi, dibutuhkan modal awal yang cukup besar. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan investor yang peduli terhadap kesejahteraan pengemudi. Pemerintah sudah memprakarsai pendirian Koperasi Merah Putih di semua desa di Indonesia, tidak ada salahnya juga memprakarsai pendirian koperasi bagi pengemudi ojol ini. Juga PP Muhammadiyah berencana membuat perusahaan aplikator ojek online, akan lebih positif dalam bentuk koperasi.

Kedua, Manajemen yang Profesional – Koperasi harus dikelola secara profesional agar dapat bersaing dengan perusahaan aplikator yang memiliki sumber daya lebih besar. Pelatihan manajemen dan tata kelola koperasi sangat diperlukan. Ketiga, Regulasi Pemerintah – Diperlukan kebijakan yang mendukung terbentuknya koperasi ojek online, termasuk insentif bagi koperasi yang memberikan manfaat bagi anggotanya; Keempat, Kesadaran dan Partisipasi Pengemudi – Tidak semua pengemudi memiliki kesadaran akan pentingnya koperasi. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi perlu dilakukan secara masif agar ide ini diterima secara luas.

Ekosistem yang Lebih Adil
Pembentukan Koperasi Ojek Online Indonesia bukan sekadar sebuah gagasan alternatif, melainkan sebuah langkah progresif yang memiliki potensi besar untuk mengubah secara fundamental ekosistem transportasi berbasis aplikasi di Indonesia. Melalui koperasi, para pengemudi tidak lagi hanya menjadi "mitra" dalam arti sempit, tetapi bertransformasi menjadi pemilik dan pemegang kendali atas sistem bagi hasil, perlindungan kerja, dan kesejahteraan mereka sendiri. Koperasi menawarkan sebuah model bisnis yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kepentingan komunitas pengemudi.

Sudah saatnya bagi pemerintah, masyarakat luas, dan para pengemudi ojek online untuk bersatu padu mencari solusi yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan dalam menciptakan sebuah industri yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dengan kerja sama yang erat, dukungan penuh dari berbagai pihak, dan semangat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia, diharapkan koperasi ojek online dapat menjadi model bisnis yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi para pengemudi tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Masa depan ojek online yang lebih adil dan manusiawi terletak pada kemampuan kita untuk mewujudkan gagasan koperasi ini menjadi kenyataan.

Penulis, Analis Kebijakan Publik, bekerja di Badan Pemeriksa Keuangan.

(jat/jat)