Apa yang Diincar Presiden Macron di Vietnam?

Jakarta -

Presiden Prancis Emmanuel Macron memulai tur Asia Tenggaranya dengan mengunjungi Vietnam, sebuah upaya memperkuat posisi strategis Uni Eropa di kawasan yang tengah berada di tengah persaingan AS dan Cina.

Dalam pertemuan dengan pemimpin tertinggi Vietnam, To Lam, pada Senin (26/5), Macron memanfaatkan kekhawatiran yang muncul akibat perang dagang di era Donald Trump dan sikap agresif Cina dalam sengketa Laut Cina Selatan.

"Bersama Prancis, Anda memiliki mitra yang sudah dikenal, aman, dan bisa diandalkan. Di masa seperti ini, hal itu sangat berharga," ujar Macron kepada To Lam, Sekjen Partai Komunis Vietnam.

Ini menjadi kunjungan pertama seorang presiden Prancis ke Vietnam dalam hampir satu dekade terakhir.

Setelah dari Vietnam, Macron dijadwalkan mengunjungi Indonesia untuk bertemu Sekjen ASEAN Kao Kim Hourn dan diperkirakan akan ikut dalam pertemuan antara Presiden Indonesia Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Cina Li Qiang.

Ia juga akan dijadwalkan akan melanjutkan perjalanan ke Singapura untuk menjadi pemimpin Eropa pertama yang menyampaikan pidato utama dalam forum keamanan bergengsi, Shangri-La Dialogue.

Selain Macron, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen juga dijadwalkan akan mengunjungi kawasan Asia Tenggara dalam beberapa minggu ke depan.

Prancis semakin mendekatkan diri ke Vietnam

Pada Oktober 2024, Prancis dan Vietnam meningkatkan hubungan mereka menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif, sebuah level tertinggi dalam diplomasi Vietnam. Prancis yang pernah menjajah Vietnam, menjadi satu-satunya negara di Eropa yang menyandang status tersebut.

Namun, Vietnam juga menjalin kemitraan serupa dengan AS, Rusia, Cina, serta negara-negara lain seperti India, Australia, dan Singapura.

"Vietnam lebih piawai dari negara mana pun di Asia Tenggara dalam mencari peluang dan memperluas mitra ekonomi maupun diplomatik. Prancis menjadi kunci strategi Vietnam di Eropa," kata Zachary Abuza, dosen di National War College, Washington, kepada DW.

Di sisi lain, banyak negara Barat kini mulai melihat Vietnam sebagai alternatif yang menjanjikan selain Cina, terutama dalam hal tenaga kerja murah dan akses ke pasar Asia.

Vietnam saat ini menjadi mitra dagang ke-17 terbesar Uni Eropa secara global dan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Menurut Komisi Eropa, perdagangan barang antara kedua pihak tumbuh 13% dan mencapai €67 miliar pada 2024.

Pada hari Senin (26/05), Presiden Macron menyaksikan penandatanganan sejumlah kesepakatan ekonomi, termasuk pembelian 20 pesawat Airbus oleh maskapai berbiaya murah Vietnam, VietJet. Menurut firma analis Cirium, Airbus memasok sekitar 90% armada Vietnam.

Langkah ini dilakukan di tengah tekanan dari AS agar Vietnam lebih memilih perusahaan Amerika, dibanding Eropa.

Pada April lalu, AS mengumumkan tarif impor sebesar 46% terhadap produk-produk Vietnam, meski belakangan penerapannya ditunda hingga Juli. Di saat yang sama, Vietnam berjanji menurunkan tarif terhadap barang-barang AS dan menyetujui proyek-proyek yang terkait dengan bisnis keluarga Trump, termasuk percepatan proyek lapangan golf senilai $1,5 miliar di luar Hanoi.

Selain itu, Vietnam juga berjanji membeli lebih banyak produk AS. Laporan terbaru menyebutkan Vietnam Airlines sedang mempertimbangkan pembelian lebih dari 200 pesawat dari Boeing. Namun, seperti dilaporkan Reuters, pejabat Eropa telah memperingatkan Vietnam bahwa berpaling dari Eropa ke AS bisa merusak hubungan Vietnam dengan Uni Eropa.

Mampukah Prancis dan Jerman geser dominasi Rusia di bidang pertahanan?

Khac Giang Nguyen, peneliti tamu di ISEAS–Yusof Ishak Institute, Singapura, mengatakan bahwa Vietnam memandang Prancis sebagai "penyeimbang terhadap Cina dan jembatan menuju pasar Eropa, hal yang makin penting di tengah ketidakpastian soal tarif AS."

"Perdagangan memang jadi fokus utama pembicaraan dengan Macron, tapi isu keamanan juga tak akan diabaikan," tambahnya. "Yang menarik untuk diperhatikan adalah kemungkinan kerja sama energi nuklir dan pengadaan alat pertahanan, karena Vietnam ingin mengurangi ketergantungan pada senjata buatan Rusia."

Hingga tahun 2022, sekitar 90% persenjataan Vietnam berasal dari Rusia. Namun, sejak invasi penuh Rusia ke Ukraina, Hanoi mulai berupaya mendiversifikasi mitra pertahanannya.

Negara-negara Asia Tenggara kini memang mulai mencari mitra keamanan baru di luar AS dan Rusia. Di sisi lain, Prancis dan Jerman makin aktif dalam menjalin diplomasi pertahanan.

Prancis masih punya 'taji' di ASEAN

Kunjungan Macron menjadi kesempatan untuk memperkuat hubungan pertahanan dengan Vietnam, yang telah lama bersitegang dengan Cina terkait wilayah di Laut China Selatan.

Prancis secara rutin menggelar patroli kebebasan navigasi di wilayah tersebut, dan masih memiliki pangkalan militer di Indo-Pasifik melalui wilayah-wilayah seberang lautnya, seperti Reunion dan Mayotte.

Dalam konferensi pers, Macron menyatakan bahwa kemitraan dengan Vietnam "mencakup kerja sama pertahanan yang diperkuat," dengan berbagai proyek bersama di bidang pertahanan dan antariksa.

Presiden Vietnam Luong Cuong, yang berdiri di samping Macron, menyebut kerja sama ini meliputi "berbagi informasi strategis" serta kolaborasi dalam bidang persenjataan, keamanan siber dan penanggulangan terorisme.

Pengabaian isu HAM?

Di tengah persaingan pengaruh antara Brussels, Beijing, dan Washington di Asia Tenggara, banyak yang khawatir isu hak asasi manusia dan demokrasi kini tak lagi jadi prioritas utama bagi mitra internasional kawasan ini.

Menjelang kedatangan Macron, organisasi-organisasi HAM mendesaknya untuk menyoroti kondisi HAM di Vietnam yang makin memburuk sejak Perjanjian Perdagangan Bebas Uni Eropa-Vietnam disahkan pada 2021.

"Penindasan besar-besaran terhadap kebebasan berbicara dan berkumpul di Vietnam bertolak belakang dengan janji yang dibuat pemerintah kepada Prancis dan Uni Eropa," kata Benedicte Jeannerod dari Human Rights Watch.

Ia menambahkan, "Otoritas Vietnam makin banyak memenjarakan pembela demokrasi dan menolak reformasi yang dibutuhkan untuk mematuhi komitmen HAM mereka," tambahnya.

Presiden Komite HAM Vietnam, Penelope Faulkner juga mengingatkan bahwa Macron "jangan sampai melupakan nilai-nilai dasar Prancis, termasuk hak asasi manusia."

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Tezar Aditya

Editor: Hendra Pasuhuk

(ita/ita)