Berapa Ideal Besaran Dana Bantuan Parpol?

Jakarta -

Dirasa biaya operasional naik apalagi menjelang pemilihan umum (pemilu), ada keinginan untuk menaikan dana bantuan untuk partai politik (parpol) dari pemerintah. Saat ini alokasi bantuan dana bantuan politik Rp1.000 per satu suara. Berapa miliar dana yang diterima tergantung jumlah suara yang diraih suatu parpol. Partai Gerindra mendapat dana bantuan tahunan Rp20.071.345.000. Uang sebesar itu didapat dari hasil suara yang diraih pada Pemilu 2024 dikali Rp1.000.

Menurut Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, dana yang didapat bagi partai berlambang kepala burung garuda itu disebut cukup besar namun dirasa kurang bila memasuki masa pemilu karena kegiatan meningkat. Dari ungkapan yang disampaikan menunjukan, (a). Semakin besar suatu partai maka semakin besar dana yang dibutuhkan namun dana yang dibutuhkan untuk meng-cover segala macam kegiatan yang dilakukan seperti pelatihan kader partai maupun kegiatan lainnya juga besar. Dalam teori ini berlaku hukum ekonomi, semakin besar pendapatan semakin besar pengeluaran. (b). Saat pemilu, baik parpol besar maupun kecil akan membutuhkan dana yang besar. Bagi partai kecil, dana yang besar dibutuhkan untuk menaikan perolehan suara. Agar suara naik tidak hanya butuh program yang menarik di masyarakat namun juga perlu biaya politik yang tak bisa dihindari. Sedang bagi partai besar, dana yang ada hendak dimanfaatkan untuk mempertahankan suara dan syukur-syukur bisa naik menjadi urutan teratas.

Berapa kenaikan yang diinginkan dari dana bantuan parpol dari pemerintah? Ada yang mengusulkan Rp10.000, Rp30.000, ada pula yang Rp48.000. Tentunya semakin besar dana per suara akan membuat parpol bisa lebih sejahtera.

Selama ini pendanaan bagi parpol merupakan suatu hal yang kerap menjadi masalah bagi mereka. Sebagai institusi, parpol bukan perusahaan atau yayasan sehingga mereka tidak memiliki sumber dana keuangan yang permanen. Untuk itulah parpol selain menggantungkan pada bantuan dana dari pemerintah, mereka juga mencari saluran lainnya, entah itu legal atau illegal secara hukum agama maupun negara.

Kerap kita dengar saat proses pencalegan, pilkada, maupun pilres, ada mahar-mahar politik bagi seseorang yang ingin maju dalam pemilu legislatif maupun eksekutif harus memberikan mahar pada parpol yang ingin dijadikan kendaraan politik. Sesuai dengan hukum ekonomi, semakin besar partai akan semakin besar maharnya sebab peluang untuk menang semakin besar.

Tak hanya dari mahar politik. Bagi yang sudah terpilih menjadi wakil rakyat, baik tingkat kabupaten, kota, provinsi maupun nasional, mereka akan dikenakan potongan gaji bulanan. Besaran potongan tergantung masing-masing partai dan tingkatan wilayah. Semakin banyak wakil rakyat dari suatu parpol, akan semakin banyak potongan yang dihimpun.

Pun bagi kepala daerah yang sukses terpilih lewat suatu partai, setidak-tidaknya kepala daerah itu juga akan memperhatikan kesulitan yang dirasakan parpol. Bagi pendukung presiden terpilih, imbalannya kader partai dijadikan menteri. Dari jabatan inilah, menteri bisa mencari dana untuk partainya. Tak hanya lewat menteri, dari jabatan ketua atau kepala lembaga negara, kader partai atau sosok yang didukung bisa 'membantu' biaya operasional partai.

Dari banyaknya pintu untuk mendapatkan dana itulah, biaya operasional sebenarnya sudah bisa tercukupi dan tertutupi namun mengapa seolah-olah mereka merasa kurang? Apakah karena sistem pemilu kita brutal sehingga memerlukan dana tanpa batas? Agar bisa mengikuti irama gendang pemilu yang brutal itulah membuat parpol membutuhkan pengusaha atau konglomerat. Mereka dibutuhkan tidak hanya untuk menjadi donatur namun diundang untuk menjadi ketua umum. Tak heran bila banyak parpol tak hanya punya jaringan dengan pengusaha namun juga dipimpin oleh para pengusaha. Hadirnya pengusaha dalam parpol apalagi sebagai ketua umum, terbukti membuat partai itu tercukupi dalam biaya operasional.

Dari paparan di atas sebenarnya parpol sudah bisa mencari dana sendiri ketika dana bantuan dari parpol dirasa cukup atau kurang. Memang untuk membesarkan partai butuh uang namun itu bukan satu-satunya. Ada parpol yang dimiliki oleh pengusaha besar namun tak pernah lolos parliamentary threshold (PT). Ada pula parpol yang keuangannya dari anggotanya sendiri namun mereka selalu lolos PT. Di sini menjadi bukti bahwa uang bukan segalanya dalam dunia politik.

Jadi berapapun nanti dana bantuan parpol yang diberikan, tidak menjadi penentu dalam kontestasi pemilu. Menang atau kalah dalam pemilu banyak faktornya, tidak hanya oleh uang namun juga arah angin politik kekuasaan dan ideologi pemilih.

Penulis, Direktur Indonesia Political Review

(jat/jat)