Jakarta -
Pada awal Juni, lebih dari satu juta jamaah telah tiba di Arab Saudi untuk menjalankan ibadah Haji tahunan. Pada bulan haji tahun ini, jemaah haji di Mekkah bisa bertanya tentang panduan praktik keagamaan kepada Al Fatwa Robot.
Al Fatwa adalah robot hasil inovasi kecerdasan buatan yang didesain untuk membantu para jemaah haji dalam menjawab pertanyaan mereka terkait ajaran Islam. Ada pula teknologi baru lainnya, yakni drone yang bisa mendeteksi legalitas jemaah haji. Kemajuan teknologi di Mekkah hari ini telah jauh berkembang dibanding berabad-abad lalu ketika mobil menjadi produk teknologi paling canggih yang digunakan oleh para jemaah haji.
Bisa dikatakan bahwa momen ibadah haji adalah salah satu pertemuan skala terbesar di dunia. Ibadah tersebut wajib dilakukan sekali oleh kelompok muslim dewasa. Tahun ini, ibadah haji pada bulan haji akan dimulai pada 4-9 Juni di Saudi Arabia. Jumlah peserta pada tahun ini sekitar dua juta jemaah yang berasal dari 180 negara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, keberlangsungan ibadah haji, bukan tanpa masalah. Lebih dari 1.300 jemaah haji meninggal akibat cuaca ekstrem tahun lalu. Korban tewas setelah berjalan hingga 65 kilometer per hari di bawah suhu udara 40-50 derajat Celsius. Di samping itu, ada pula kasus kebakaran, protes, bunuh diri, bangunan runtuh, dan penyakit menular. Sementara permasalahan yang kerap ditemukan adalah jemaah yang tersesat dan mengalami gangguan kesehatan.
Oleh karena itu, pihak otoritas Arab Saudi memutuskan memanfaatkan inovasi teknologi dalam mengelola keramaian dan pelayanan bagi jemaah. Tahun ini Arab Saudi menggunakan drone, kecerdasan buatan, dan teknologi pemindai wajah untuk memastikan hanya jemaah haji legal yang diizinkan masuk ke kawasan ibadah.
Sebagian besar jemaah haji yang meninggal tahun lalu adalah jemaah yang tidak memiliki izin resmi beribadah. Sehingga mereka tidak bisa mengakses tenda tempat beristirahat yang dilengkapi pendingin ruangan.
Apakah teknologi tinggi bisa menjamin keamanan?
Situs Nusuk Arab Saudi memungkinkan jemaah haji untuk menjadwalkan kunjungan ke berbagai lokasi ibadah. Situs Nusuk akan mendata kartu identitas elektronik dari jemaah haji. Jemaah haji diberi gelang pintar yang menyimpan informasi rencana perjalanan, kondisi kesehatan, akomodasi, keuangan, dan data diri para pendaftar.
Beberapa gelang juga dilengkapi dengan pendeteksi lokasi, pemantau kadar oksigen dalam darah, dan detak jantung. Bahkan ada pula yang bisa digunakan untuk memanggil bantuan medis. Selain itu Nusuk juga membagikan kartu yang wajib dibawa jemaah selama beribadah agar mereka bisa mengakses transportasi dan layanan lain.
Teknologi terbarukan lain yang dilansir dalam bulan haji tahun ini adalah robot pemandu yang akan melayani jemaah ketika berkunjung di berbagai lokasi. Robot tersebut bisa membagikan air, Al-Quran, bahkan memberikan masukan dalam 11 bahasa. Pihak otorita Arab Saudi juga merenovasi jalan demi kenyamanan para peziarah. Bahan busana haji juga dibuat dengan material yang lebih canggih yang bisa meredam suhu hingga dua derajat Celsius.
Semua teknologi dan fitur pengawasan yang canggih ini didesain untuk mengurangi potensi kecelakaan dan meningkatkan kenyamanan jemaah. Namun, kecanggihan teknologi juga memunculkan kekhawatiran terkait keamanan data, pengawasan negara, dan potensi kejahatan siber.
"Jemaah haji wajib beradaptasi dengan semua inovasi ini. Bila tidak, maka tidak akan diizinkan menunaikan ibadah haji," kata Zeinab Ismail, peneliti dan editor di SMEX, organisasi hak digital yang berbasis di Lebanon. "Kebijakan soal teknologi baru ditambah undang-undang perlindungan data pribadi Arab Saudi yang tidak sepenuhnya sejalan dengan standar internasional dan masih banyak celah, meningkatkan kekhawatiran tentang keamanan dan privasi data jemaah."
Pihak otorita Arab Saudi berpendapat bahwa jaminan keamanan data pribadi harus diutamakan.
"Terlepas dari (alasan pembenaran pemerintah Saudi), yang paling saya khawatirkan, dan terlepas dari teknologinya sendiri, adalah fakta bahwa teknologi ini diterapkan di negara dengan penegakan hukum yang lemah, tanpa transparansi, serta tanpa akuntabilitas [negara]," kata Marwa Fatafta, direktur kebijakan untuk Timur Tengah dan Afrika Utara di Access Now, organisasi hak digital internasional.
Dalam wawancaranya dengan DW, Fatafta menyatakan bahwa akan sulit untuk mengaudit masalah-masalah dari teknologi ini dan lebih sulit lagi bagi individu untuk mempertanyakan kebermanfaatannya.
"Untuk orang-orang yang menjalankan ibadah haji, mereka tidak bisa menolak dan bilang, 'Saya tidak mau memberikan data biometrik," lanjutnya. "Jadi, dalam konteks yang lebih luas, hal ini membuka peluang besar bagi penyelewengan."
"Kontak kami?"
Ketika membaca syarat dan ketentuan yang ada di aplikasi Nusuk, tidak ada informasi yang jelas soal berapa lama data pribadi para jamaah tersimpan. Ketentuan-ketentuannya bahkan nampak bertolak belakang satu sama lain. DW telah mengirim email ke Kantor Manajemen Data Nasional Arab Saudi dan Otoritas Data dan AI Saudi untuk meminta informasi lebih lanjut terkait hal ini.
Namun, tidak ada tanggapan sampai naskah ini diterbitkan. Sementara itu, email lain yang DW kirim, terpental dengan keterangan: 'Kotak masuk penerima penuh.'
Sejak 2023, Arab Saudi memiliki undang-undang perlindungan data pribadi. Namun, seperti yang disampaikan oleh Ismail, 'kerangka hukum yang ada... memungkinkan undang-undang untuk disalahartikan atau dimanipulasi dengan cara yang mungkin lebih menguntungkan kepentingan negara dibandingkan hak asasi manusia.'
Ini bukan sebatas persoalan potensi penyalahgunaan data jutaan jamaah oleh otoritas lokal. Ketergantungan besar terhadap teknologi dalam memantau dan mengendalikan jamaah haji juga secara garis besar meningkatkan kerentanan. Akan ada semakin banyak celah bagi peretas untuk menyerang sistem. Pada kenyataannya, Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya sudah menjadi korban terbesar dari kejahatan siber.
Motawif, platform pertama pendaftaran jamaah haji, dikelola oleh perusahaan swasta yang kemudian mengirimkan spam kepada pengguna. Pada 2022, Nusuk yang dikelola negara menggantikan platform tersebut. Setahun kemudian, pakar keamanan siber menemukan bahwa data yang dikirimkan ke Nusuk dijual di situs ilegal yang memperdagangkan hasil curian data pribadi.
Kurang spiritual, lebih "berteknologi"
Teknologi baru ini juga membawa kekhawatiran lain: Apakah semua kecanggihan ini akan mengurangi makna spiritual ibadah Haji yang hanya terjadi sekali seumur hidup?
Studi dari para peneliti di University of Central Lancashire, Inggris pada 2018 menunjukkan kemungkinan tersebut.
Responden jemaah mengeluhkan perilaku beberapa orang yang berswafoto di tempat suci, berbicara di telepon saat melakukan ritual, dan berperilaku seperti turis ketimbang peziarah. "Ponsel pintar adalah iblis keempat dalam Haji," kata salah satu responden, merujuk pada ritual yang melibatkan tiga representasi iblis."
Beberapa orang bahkan mengeluhkan bahwa teknologi membuat perjalanan ibadah haji menjadi terlalu mudah.
Jika dulu para jamaah berjalan di antara tempat-tempat suci, sekarang mereka bisa menaiki kereta cepat. Jika sebelumnya mereka tinggal di tenda sederhana, sekarang mereka menginap di 10.000 tenda ber-AC yang tahan api.
"Sejak ibadah Haji menjadi "berteknologi tinggi", pengalaman spiritual fundamental para jamaah tampaknya berubah menjadi sesuatu yang lebih mirip dengan "pengalaman siber"," demikian yang tertulis di penelitian tersebut. Secara tradisional, Haji bicara tentang kesederhanaan, kemurnian spiritual, dan pujian kontemplatif; tutur para peneliti asal Inggris.
Seperti halnya teknologi digital lainnya, mereka menyimpulkan bahwa teknologi tinggi dalam pelaksanaan Haji memiliki manfaat sekaligus kelemahan.
Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Joan Rumengan
Editor: Prita Kusumaputri
(ita/ita)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini