Prancis Bertekad Akui Negara Palestina, Kutuk Serangan Israel di Gaza

2 weeks ago 31

Paris -

Pemerintah Prancis menegaskan tekadnya untuk mengakui negara Palestina. Prancis juga mengutuk langkah Israel memperluas serangan militer dan melakukan blokade bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza, yang mereka sebut "tidak dapat dibela".

Penegasan Prancis itu, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Selasa (20/5/2025), disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Prancis, Jean-Noel Barrot, dalam pernyataan terbarunya saat berbicara kepada radio France Inter.

Barrot juga menegaskan kembali bahwa Prancis mendukung inisiatif yang dicetuskan Belanda untuk meninjau kembali perjanjian kerja sama antara Uni Eropa dan Israel, yang nantinya dapat mempengaruhi hubungan politik dan ekonomi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Presiden Emmanuel Macron telah membuka kemungkinan bahwa Prancis dapat menjadi negara Eropa terbaru yang mengakui negara Palestina saat konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) digelar pada Juni mendatang. Hal tersebut kembali ditegaskan oleh Barrot dalam pernyataan terbarunya.

"Kami tidak dapat meninggalkan warisan kekerasan dan kebencian kepada anak-anak Gaza. Jadi semua ini harus dihentikan, dan itulah sebabnya kami bertekad untuk mengakui negara Palestina," tegas Barrot dalam pernyataannya.

"Dan saya secara aktif bekerja untuk hal ini, karena kami ingin berkontribusi pada solusi politik demi kepentingan Palestina, tetapi juga untuk keamanan Israel," ucapnya.

Pernyataan Barrot ini disampaikan setelah Macron, dengan Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer dan PM Kanada Mark Carney, merilis pernyataan bersama yang membuat Israel marah.

Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.

Pernyataan bersama oleh pemimpin Prancis, Inggris, dan Kanada itu menegaskan "kami tidak akan tinggal diam" dan mengancam "tindakan konkret lebih lanjut" jika Israel terus menyerang Jalur Gaza dan terus memblokir bantuan kemanusiaan ke wilayah itu.

"Kami berkomitmen untuk mengakui negara Palestina," demikian bunyi pernyataan bersama dari pemimpin ketiga negara itu.

Saat ditanya soal tindakan apa yang dapat dilakukan ketiga negara itu, Barrot kembali mendesak Uni Eropa untuk menyetujui permintaan Belanda soal peninjauan perjanjian asosiasi antara blok negara Eropa itu dengan Israel, dan khususnya, memeriksa apakah Tel Aviv melanggar komitmen hak asasi manusia dalam perjanjian itu.

Sementara itu, soal langkah Israel membuka kembali akses terbatas untuk bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza setelah melakukan blokade sejak awal Maret lalu, Barrot menyebut hal itu "sama sekali tidak cukup".

Dia menyebut situasi di Jalur Gaza yang dipicu oleh gempuran Israel "tidak dapat dibela karena kekerasan membabi-buta dan pemblokiran bantuan kemanusiaan oleh pemerintah Israel telah mengubah Gaza menjadi perangkap kematian".

"Ketika Anda menabur kekerasan, Anda menuai kekerasan," ucap Barrot mengingatkan Israel.