Anggota MPR Minta Pemerintah Berjuang Lebih Kuat Hadapi Tarif Trump

Jakarta -

Kebijakan Presiden AS Donald Trump yang memberlakukan tarif impor tinggi terhadap produk Indonesia dinilai mengganggu perekonomian nasional. Pemerintah diminta segera ambil langkah nyata untuk melindungi nasib para buruh yang terancam PHK.

"Pada abad ke-16 dan ke-17, bangsa Indonesia telah menunjukkan komitmennya terhadap kebebasan perdagangan dan toleransi," ujar anggota MPR RI dari Kelompok DPD, Al Hidayat Samsu dalam keterangannya, Selasa (6/5/2025).

Anggota DPD RI asal Sulawesi Selatan itu mengutip pernyataan Sultan Alaudin dari Makassar sebagaimana tercatat dalam karya Anthony Reid dan Philip Bowring yang berjudul Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680 (Yale University Press, 1988 & 1993, dalam Philip Bowring, Nusantaria: Sejarah Asia Tenggara Maritim, Jakarta, KPG, 2022).

"Tuhan menciptakan bumi dan lautan. Bumi Dia bagi-bagikan di antara manusia, dan laut Dia berikan untuk dimiliki bersama. Tidak pernah terdengar bahwa seseorang harus dilarang berlayar di lautan," kutip Dayat.

Dayat menegaskan, prinsip tersebut mencerminkan nilai luhur bangsa yang menjunjung tinggi perdagangan adil dan keberagaman.

Namun, saat ini Indonesia kembali menghadapi tantangan akibat bea masuk tinggi dari AS, yang mencapai 47 persen untuk produk seperti garmen, alas kaki, dan tekstil. Kebijakan itu dinilai dapat menghambat ekspor dan mengancam kehidupan ribuan pekerja dalam negeri.

Dayat menyayangkan hasil negosiasi yang dilakukan pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada (14/4), belum membuahkan hasil menggembirakan.

"Sebagai langkah nyata dalam mendengarkan suara rakyat, seminggu yang lalu, sebelum Hari Buruh Internasional, saya memimpin Rapat Komite III DPD RI untuk mendengarkan langsung keluhan dan harapan dari serikat buruh di seluruh Indonesia," katanya.

Ia menambahkan, kekhawatiran akan PHK massal perlu dijawab dengan tindakan konkret. Berdasarkan data CELIOS 2024, sebanyak 1,2 juta pekerja Indonesia terancam kehilangan pekerjaan akibat kebijakan tarif tersebut.

Sektor tekstil menjadi yang paling terdampak, dengan 191.000 pekerja berisiko kehilangan mata pencaharian. Dampaknya juga menjalar ke sektor makanan, minuman, dan pertanian.

Selain sektor formal, Dayat juga menekankan pentingnya perlindungan bagi pekerja informal yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi rakyat, namun jarang mendapat perhatian.

"Kini saatnya bagi kita untuk bertanya, ke mana arah kebijakan pemerintah dalam melindungi rakyatnya? Apakah kita akan terus terombang-ambing oleh kebijakan perdagangan negara besar yang sering kali tidak berpihak pada negara berkembang seperti Indonesia?" katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia tidak bisa terus bergantung pada negosiasi tanpa hasil. Pemerintah harus lebih berani dalam menjaga kedaulatan ekonomi nasional.

"Mari kita bersama-sama merenungkan kembali semangat kebebasan dan perdagangan yang diwariskan oleh para leluhur kita, serta mengingat kembali komitmen bangsa ini untuk berdiri tegak di tengah dunia yang terus berubah. Perjuangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan lebih adil dimulai dari sini," tutupnya.

(ega/ega)