Jakarta -
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta menargetkan ada 10 pusat kesehatan wewan (puskeswan) pada 2026. Rencana tersebut terkait dengan pemberian subsidi pelayanan kesehatan hewan kepada pemilik yang kurang mampu.
"Kita juga harus mempersiapkan sarana dan prasarana yang memadai dulu, misalnya menambah jumlah puskeswan di Jakarta," kata Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, saat dikonfirmasi, Jumat (13/5/2025).
Dia mengatakan kebijakan subsidi dan penambahan fasilitas kesehatan hewan ini bertujuan meningkatkan akses layanan kesehatan hewan bagi masyarakat di berbagai wilayah ibu kota.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menjelaskan saat ini baru terdapat dua puskeswan beroperasi di Jakarta, yakni di Ragunan, Jakarta Selatan, dan Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Tahun depan, ditargetkan ada 10 puskeswan di Jakarta.
"Kami menargetkan penambahan Puskeswan di lima wilayah kota dan satu di Kepulauan Seribu, sehingga total menjadi 10 unit pada 2026," kata Hasudungan.
Menurutnya, perluasan fasilitas ini menjadi langkah strategis untuk mendukung program jaminan kesehatan hewan, terutama bagi pemilik hewan yang kurang mampu.
"Kami ingin memastikan layanan kesehatan hewan semakin merata dan dapat dijangkau oleh semua warga Jakarta," tambahnya.
Untuk tahun 2025, Dinas KPKP masih fokus pada perencanaan dan persiapan pembangunan Puskeswan baru, termasuk kajian kebutuhan dan alokasi anggaran. "Anggaran untuk pembangunan dan kajian ini masih dalam tahap pembahasan," ungkapnya.
Hasudungan mengungkap latar belakang rencana subsidi pelayanan kesehatan hewan dan penambahan puskeswan. Dia mendapati ada warga yang kesulitan biaya pengobatan hewan peliharaannya.
"Ide itu spontan muncul ketika sidak puskeswan, ada warga yang kurang mampu harus bayar biaya steril yang mahal. Dan bilang 'kalau warga seperti ini kalau dibantu terkait biaya pengobatan, pasti sangat senang dan merasa terbantu'. Karena tidak semua warga Jakarta mampu membawa hewannya berobat ke dokter hewan atau klinik hewan," jelasnya.
Pada kesempatan ini, Hasudungan juga menepis kabar akan ada BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) bagi hewan. Dia mengatakan Pemprov Jakarta hanya memberikan subsidi, bukan membuatkan BPJS hewan.
"Wacananya untuk memberikan subsidi kepada pemilik hewan yang kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan hewan, bukan BPJS," katanya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
"Hanya subsidi atau potongan harga. Kalau BPJS kan ada iurannya dan itu masih wacana perlu kajian komprehensif. Gak semudah itu untuk mengimplementasikannya. Kan semacam kalau BPJS manusia kan memang sudah ada lembaga khusus yang menangani," tambah dia.
Legislator Sidak Puskeswan Ragunan
Sebelumnya, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Ragunan, Jakarta Selatan.
Dalam kunjungan itu, Kenneth mengapresiasi sejumlah perubahan positif yang terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan hewan tersebut. Karena pada sidak sebelumnya, Kenneth menemukan beberapa permasalahan yang harus dievaluasi pihak Puskeswan.
"Saya sudah pernah ke sini sebelumnya, dan kali ini saya melihat banyak sekali perubahan yang sangat signifikan," kata Kenneth dalam keterangannya, Rabu (4/6).
Pria yang akrab disapa Bang Kent ini, menyoroti perbaikan signifikan dalam pelayanan dan perawatan hewan. Salah satu yang menonjol adalah pemberian pakan hewan yang lebih layak.
"Dulu kucing-kucing di sini masih dikasih makan nasi, padahal idealnya kucing tidak bisa mencerna karbohidrat dan akan bisa mengakibatkan diare bagi kucing tersebut. Sekarang mereka sudah diberikan cat food dan wet food sehingga terlihat lebih sehat, gemuk dan terawat baik," ujar Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
