7 hours ago
3
Jakarta, CNN Indonesia --
Para sopir truk yang memprotes kebijakan nol kelebihan muatan dan dimensi atau Zero Overdimension Overload (ODOL) batal melakukan mogok nasional.
Presiden Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Irham Ali Saifuddin mengatakan pembatalan dilakukan setelah menerima informasi distribusi sayur terhenti gara-gara demonstrasi Rabu (2/7).
"Waktu aksi itu pengiriman sayuran seluruh Jawa Barat tiba-tiba terhenti. Kami bukannya enggak takut, kami sangat takut karena dampaknya sistemik dan meluas," kata Irham pada diskusi yang disiarkan kanal Youtube TVNU Televisi Nahdlatul Ulama, Jumat (4/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Irham pun langsung mengumpulkan perwakilan asosiasi sopir truk malam itu. Dia meminta para sopir untuk pulang ke daerah masing-masing dan kembali bekerja.
Pada saat bersamaan, dia meminta Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) serta Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi membuka pintu diskusi.
Irham berkata sebenarnya para sopir truk mendukung kebijakan Zero ODOL. Namun, mereka merasa pemerintah tidak menghitung dampak negatif yang bisa diterima sopir jika aturan itu diterapkan tanpa pertimbangan matang.
"Tolong pada kedua pembantu presiden tolong teman-teman didengarkan, diajak bicara baik-baik. Kami bukan mau menjatuhkan, justru support moral ke dua pembantu presiden untuk mendengar dan dialog langsung," ucapnya.
Sebelumnya, para sopir truk menggelar aksi di Jakarta, Rabu (2/7). Mereka memarkir ratusan truk di sekitar Monas untuk memprotes penerapan Zero ODOL tanpa diskusi mendengar masukan sopir.
Setelah audiensi dengan Kementerian Perhubungan buntu, mereka menyatakan tidak akan angkat kaki dari lokasi aksi. Para sopir pun menyatakan akan melumpuhkan distribusi keesokan harinya.
"Ketika masih deadlock, kami akan bertahan di sini. Dan akan segera memulai aksi nasional, termasuk mereka yang sedang tidak ada di Jakarta," kata Irham sesaat setelah audiensi.
"Artinya, kalau na'udzubillah kalau ini terjadi, mungkin besok hari sektor logistik akan sama sekali terputus," imbuhnya.
Ironi sopir truk
Pengamat transportasi Universitas Katolik Soegijapranata Djoko Setijowarno mengungkap ironi para sopir truk di tengah aturan Zero ODOL. Mereka menjadi orang yang paling terpapar bahaya karena truk yang mereka kendarai kelebihan muatan dan dimensi.
Pada saat bersamaan, para sopir terancam dipidana karena membawa truk ODOL. Menurutnya, pemerintah tidak memberi kepastian hukum Zero ODOL tidak mengkriminalisasi sopir.
"Kalau kecelakaan itu, mesti sopir kalau meninggal, keluarganya merana, tapi kalau hidup, dia jadi tersangka duluan. Padahal, dia tidak ada hubungannya dengan barangnya," kata Djoko.
Djoko menyarankan Zero ODOL tidak mengedepankan penegakan hukum. Dia mendukung pemerintah untuk memastikan jaminan hukum dan kesejahteraan sopir sebelum penindakan pada 2027.
Dia juga mendorong revisi pasal 277 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurutnya, pasal itu menjadi alasan sopir selalu ditersangkakan saat membawa muatan berlebih.
Yusuf Nugroho, Direktur Sarana dan Keselamatan Transposrtasi Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyampaikan penerapan Zero ODOL sudah dimulai sejak UU LLAJ diresmikan 2009. Namun, penerapannya belum optimal selama ini.
Pemerintah kembali mendorong penerapan aturan ini karena angka kecelakaan yang tinggi. Kementerian Perhubungan mencatat angka kecelakaan menurun saat truk angkutan barang dilarang melintas di tol pada April 2024 dan April 2025.
Angka kecelakaan pada Maret 2024 1.607 kejadian, sedangkan April 2024 1.400 kejadian. Angka kecelakaan pada Maret 2025 1.415 kejadian, sedangkan angka kecelakaan pada Maret 2025 melebihi 1.800 kejadian.
"Pak Presiden menyampaikan atensi yang serius terhadap isu penanganan lebih dimensi dan lebih muatan ini, khususnya terkait dengan peningkatan aspek keselamatan dalam rangka menekan tingkat fatalitas kecelakaan di jalan," ujar Yusuf Nugroho
(dhf/agt)
