1 hour ago
3
Jakarta, CNN Indonesia --
Kementerian Luar Negeri Indonesia buka suara soal laporan bahwa militer Amerika Serikat disebut melanggar 18 kali wilayah udara Indonesia menyusul heboh surat Kemlu untuk Kementerian Pertahanan RI terkait usulan izin terbang militer AS.
Pelanggaran itu, menurut laporan Reuters, tertera dalam surat yang dikirim Kementerian Luar Negeri ke Kementerian Pertahanan Indonesia sebelum Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin melawat ke AS.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Juru bicara Kemlu RI Yvone Mewengkang merespons hal tersebut saat konferensi pers rutin di Gedung Palapa, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (16/4).
"Terkait pertanyaan armada Amerika langgar wilayah udara sebagaimana beberapa pemberitaan ya, memang pastinya terkait ini dari pihak TNI sendiri ada mekanisme tersendiri, tentunya, kalau tidak salah sudah ada laporan khusus juga terkait ini dan ada tindakan-tindakan yang dilakukan," kata Yvonne.
Yvonne menyebut tindakan itu bukan ranah kementerian ini. Namun, dia menggarisbawahi Kemlu menekankan betapa penting menempatkan kepentingan nasional terkait isu izin terbang AS di wilayah udara RI.
"Tentunya yang perlu kita terus tekankan bahwa pentingnya kita terus menempatkan kepentingan nasional kita dalam konteks ini adalah kedaulatan wilayah udara Indonesia menjadi prioritas kita," imbuh dia.
Sebelumnya, Kemlu mewanti-wanti Kemhan RI melalui surat yang menyebut bahwa memberi izin "menyeluruh" (blanket) bagi militer AS untuk melintasi wilayah udara RI berisiko menyeret RI ke dalam potensi konflik Laut China Selatan (LCS).
Dalam surat itu, mereka juga mencatat pesawat militer AS pernah 18 kali menggunakan wilayah udara Indonesia untuk mengintai dan memantau situasi di LCS yang selama ini diklaim pemerintahan yang berbasis di Beijing.
Lebih lanjut, surat itu menegaskan proposal AS perlu disikapi dengan hati-hati karena memungkinkan Washington memaksimalkan operasi pengawasan dan pengintaian melalui wilayah Indonesia, serta berpotensi memengaruhi hubungan dengan mitra strategis lain di kawasan, termasuk China.
Pemberian izin terbang pesawat AS ini bisa menimbulkan kesan bahwa Indonesia terlibat dalam aliansi tertentu. Imbasnya, risiko keamanan nasional meningkat karena RI jadi target konflik regional.
Laut China Selatan memang menjadi titik api karena klaim sepihak China terhadap sebagian besar perairan tersebut yang menimbulkan konflik dengan sejumlah negara.
Sementara itu, AS tak punyaklaim wilayah di perairan itu. Namun, mereka kerap menjunjung tinggi hak kebebasan bernavigasi dan berlayar di Laut China Selatan.
Indonesia juga berulang kali tak memiliki sengketa klaim dengan China di LCS. Namun, aktivitas kapal-kapal China yang sering menerobos masuk perairan Natuna dekat LCS sering membuat Jakarta geram.
(rnp/bac)
Add
as a preferred source on Google
