Legislator Minta TNI Kaji Matang Rencana 24.000 Prajurit Batalyon Teritorial

1 day ago 8

Jakarta -

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Oleh Soleh, meminta agar rencana TNI AD merekrut 24.000 prajurit baru untuk pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan dikaji matang. Dia mewanti-wanti agar TNI melalukan kajian strategis dari sisi pertahanan negara hingga anggaran.

"Saya mengingatkan agar rencana ini tidak bersifat reaktif atau seremonial, melainkan betul-betul berdasarkan kajian strategis yang mempertimbangkan situasi geopolitik, postur pertahanan, serta efisiensi anggaran negara," ujar Oleh Soleh kepada wartawan, Kamis (12/6/2025).

Ia menilai, pembentukan batalyon teritorial pembangunan harus memiliki basis kebutuhan yang jelas. Oleh Soleh menyebut tidak boleh tumpang tindih dengan fungsi satuan teritorial yang telah ada, seperti Komando Distrik Militer (Kodim) dan Komando Rayon Militer (Koramil).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jangan sampai kita membuat struktur baru tanpa evaluasi atas efektivitas satuan yang sudah ada. Ini bisa menimbulkan pemborosan sumber daya manusia dan anggaran," tambahnya.

Ia menekankan pentingnya koordinasi antara TNI, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan dalam perencanaan rekrutmen dan pembentukan batalyon baru. Ia menyebut kebutuhan TNI AD juga harus dinilai dari sisi objektif.

"Kita dukung penguatan TNI, tapi harus berdasarkan kebutuhan objektif dan perencanaan yang tepat. Ini soal masa depan pertahanan negara," katanya.

Penjelasan TNI AD

TNI AD merespons kritikan yang muncul mengenai perekrutan calon tamtama sebanyak 24 ribu prajurit untuk Batalyon Teritorial Pembangunan. TNI AD menjelaskan fungsi teritorial menjadi salah satu fungsi utama yang dimiliki.

"Fungsi utama teritorial itu kita melaksanakan kegiatan sebagai bagian dari masyarakat, sebagai prajurit TNI Angkatan Darat yang di dalam jati dirinya itu melekat bahwa kita ini berasal dari rakyat, sehingga kita bersama-sama dengan rakyat menyatu, membina, menyiapkan rakyat sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan, rakyat siap untuk bersama-sama dengan TNI melaksanakan upaya pertahanan negara ini," ujar Kadispen TNI AD, Brigjen Wahyu Yudhayana, kepada wartawan di JI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (11/6).

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Dia menjelaskan sistem pertahanan keamanan Indonesia mengandung sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Dia menyebut pada masa damai ini, TNI AD harus menyiapkan rakyat untuk siap setiap saat sewaktu-waktu bersama-sama dengan TNI sebagai komponen utama pertahanan untuk melaksanakan pertahanan negara.

"Penyiapannya itu tidak selalu atau tidak dalam bentuk penyiapan teknis pertempuran, teknis pertahanan, teknis peperangan. Penyiapannya itu kita harus meyakinkan masyarakat ini siap secara kesejahteraan, siap secara kesehatan, lalu siap secara pendidikan. Itu ada di fungsi utama teritorial, bagian dari penyiapan kita terhadap masyarakat," kata dia.

Dia juga menerangkan dalam operasi militer selain perang (OMSP), TNI memiliki fungsi melaksanakan kegiatan perbantuan kepada pemerintah atau pemerintah daerah. Termasuk mendukung program-program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Tentu kita harus mendukung, harus membantu itu, karena itu menjadi amanah dari tugas kita juga, pasti, militer setelah perang itu satu fungsi utama, fungsi utama pertempuran itu juga berjalan," terangnya.

Dia pun mengatakan TNI AD tidak pernah menolak kritik atau pun masukan yang disampaikan. Dia menyebut TNI AD menganggap hal tersebut sebagai kecintaan masyarakat kepada TNI.

"Saya mewakili Angkatan Darat selalu menyatakan, bahwa kami menerima dengan baik segala saran, masukan, kritik dari semua komponen, dari semua elemen. Karena kami sadari kami yakin itu bagian dari kecintaan masyarakat kepada TNI, khususnya TNI Angkatan Darat," ungkapnya.

Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil menilai, rencana rekrutmen tersebut sudah keluar jauh dari tugas utama TNI sebagai alat pertahanan negara. Menurut Koalisi Masyarakat, TNI mestinya direkrut, dilatih, dan dididik untuk perang dan bukan untuk mengurusi urusan-urusan di luar perang seperti pertanian, perkebunan, peternakan, maupun pelayanan kesehatan.